Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Rakornas Informasi Geospasial 2016

SIARAN PERS

KOMPILASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI INFORMASI GEOSPASIAL

DALAM RANGKA PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA

Jakarta, 27 April 2016

 

Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) diselenggarakan oleh BIG setiap tahun untuk mencapai sinergi pembangunan IG secara nasional. Tujuan diselenggarakannya kegiatan Rakornas IG Tahun 2016 ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan informasi geospasial oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada skala 1 : 50.000  sesuai dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2016.  Fokus bahasan pada Rakornas IG 2016 ini adalah pada kompilasi, integrasi dan sinkronisasi Informasi Geospasial dengan tingkat ketelitian peta pada skala 1:50.000.

Rakornas IG 2016 akan dibuka oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, dan dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Bidang Perekonomian, dan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas. Peserta Rakornas berasal dari perwakilan K/L dan Pemerintah Daerah.

Percepatan pelaksanaan KSP bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Percepatan pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai: (a) acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor; dan (b) acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi potensi konflik terkait pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan yang selama ini seringkali terjadi melalui pemanfaatan IG yang terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk kepentingan ini Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyerahkan Peta Dasar Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 untuk seluruh wilayah Indonesia kepada 18 Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk digunakan sebagai peta dasar dalam penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) pada masing-masing sektor pada acara Pra Rakornas pada 14 April 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Berbagai hal terkait dengan proses kompilasi, intergrasi dan sinkronisasi informasi geospasial telah diidentifikasi selama kegiatan Pra Rakornas dan pada Rakornas ini akan dibahas mengenai standar proses dan produk terkait kompilasi, integrasi dan sinkronisasi IGT dari 19 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.  Standar proses  dan produk ini diperlukan mengingat keterbatasan ketersediaan dan heteroginitas IGT yang tersedia cukup tinggi. Sejauh ini, sebagian besar IGT yang tersedia di K/L belum mencakup seluruh wilayah tanah air.  Di lain pihak terdapat keberagaman IGT pada properti dua atau lebih data geospasial yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda yang akan diintegrasikan atau dipakai bersama untuk keperluan dalam satu konteks aplikasi. Heterogenitas IG juga terkait dengan format atau ekstensi data. Sementara tuntutan atau prasyarat perbaikan tatakelola dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada  IG yang berkualitas, yaitu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kerangka pelaksanaan KSP ini, diperlukan kesamaan persepsi mengenai kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT. Kompilasi IGT merupakan rangkaian awal dari percepatan KSP, yang meliputi  kegiatan pengumpulan, penyerahan dan penyimpanan IG yang berasal dari berbagai walidata (K/L). Kompilasi IGT ini sudah dilakukan pada setiap Rakornas IG hingga 2015, namun masih perlu dilakukan pendetilan matrik kegiatan penyusunan IGT di tahun 2016 yang berisi informasi kegiatan pemetaan eksisting dan targetnya di tahun 2016 ini.

Selanjutnya kegiatan integrasi IGT ditujukan untuk menyiapkan data yang ada di BIG dan di K/L agar siap untuk disinkronisasikan, dengan mengacu kepada referensi yang sama yang ditetapkan BIG dengan format KUGI (Katalog Unsur Geografi Indonesia). Sesuai dengan Lampiran Perpres Nomor 9 Tahun 2016, ada 85 tema peta tematik yang telah dicanangkan akan dapat diselesaikan hingga tahun 2019.  Sinkronisasi IGT dilakukan untuk menyamakan sistem referensi, standar dan topologinya agar tidak terjadi tumpang tindih pada data peta, dengan mengacu pada peta RBI skala 1:50.000. Dengan demikian, IGT yang dihasilkan akan siap digunakan dalam analisis untuk perencanaan pemanfaatan ruang yang lebih baik, termasuk penyelesaian berbagai konflik terkait pemanfaatan ruang.

 

Informasi lebih lanjut :

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG, Badan Informasi Geospasial (BIG)

Dr. Nurwadjedi, M.Sc (nurwadjedi@big.go.id)