Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Peningkatan Sinergitas Kelompok Kerja Informasi Geospasial Tematik (Pokja IGT) Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Target Kegiatan Kebijakan Satu Peta

Peningkatan Sinergitas Kelompok Kerja Informasi Geospasial Tematik (Pokja IGT)

Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Target Kegiatan Kebijakan Satu Peta 

Tahun 2017 

23 FEBRUARI 2017

Program kebijakan perekonomian disusun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk didalamnya meningkatkan daya saing nasional dalam menarik investasi asing. Oleh karena itu harus didukung dengan ketersediaan fundamental data pembangunan yang memadai. Hal ini sangat dipahami mengingat kepastian terhadap investasi dalam pembangunan menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, di tengah ketatnya persaingan antar negara khususnya pada tingkat regional ASEAN. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi VIII yang isinya diarahkan untuk menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

Salah satu sasaran Paket Kebijakan Ekonomi VIII yaitu pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Nasional dengan skala 1:50.000.  Dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta tersebut, telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, yang memuat Rencana Aksi (Renaksi) pencapaian target 19 K/L terkait  dari tahun 2016-2019. Pencapaian Renaksi tersebut dilakukan melalui koordinasi antar K/L yang  telah memiliki peta tematik (IGT) skala 1:50.000. Harapannya, dengan KSP ini, akan dihasilkan satu peta standar yang dapat mendukung terwujudnya agenda prioritas nawacita.

Dalam pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) ini telah dikompilasi dan diintegrasikan kelompok IGT terkait status, perencanaan ruang dan potensi (lingkungan, utilitas, sumberdaya alam).  Pada tahap Kompilasi IGT, walidata IGT dengan dukungan pemerintah daerah mengupayakan penyediaan IGT. Selanjutnya, IGT hasil kompilasi diverifikasi dan diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD)/Peta Rupabumi Skala 1:50.000. Rasio capaian pelaksanaan KSP antara IGT terkompilasi dan IGT terintegrasi pada tahun 2016 adalah sebesar 81%. Terhadap IGT yang telah terintegrasi, selanjutnya akan dilakukan sinkroninasi antar IGT untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu strategis terkait status perijinan dan kawasan serta tata ruang. Dengan adanya Percepatan Pelaksanaan KSP, diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pemberian perizinan dan penetapan penataan ruang. Dari IGT yang telah terintegrasi juga dapat dilakukan analisis spasial untuk berbagai kebutuhan. 

Pada tahun 2017 target Pelaksanaan PKSP diprioritaskan untuk wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi.  Selain itu, dilakukan juga penyelesaian target Renaksi IGT tahun 2016 di wilayah Pulau Kalimantan dan proses sinkronisasi terhadap IGT yang telah terintegrasi di wilayah Pulau Kalimantan.

Dalam rangka realisasi target Pelaksanaan PKSP pada tahun 2017 ini, Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam hal ini Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT), bersama dengan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian melaksanakan koordinasi implementasi KSP yang dilaksanakan melalui forum Rapat Koordinasi Teknis Informasi Geospasial Tematik (Rakortek IGT). Rapat koordinasi Teknis IGT Tahap I Tahun 2017 ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan dan menajamkan Renaksi PKSP Tahun 2017 melalui koordinasi Walidata IGT di 19 K/L yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) IGT dan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi. 

Dalam rangka memanfaatkan IGT hasil integrasi, dalam Rakortek ini akan dibahas mengenai protokol berbagi pakai IGT terintegrasi hasil dari pelaksanaan KSP. Selain itu, agenda penting dalam rapat koordinasi teknis ini adalah review terhadap hasil pelaksanaan Percepatan KSP Tahun 2016 di semester II tahun 2016 dan pembahasan masukan K/L terkait perbaikan peta RBI skala 1:50.000. Rakortek IGT Tahap I Tahun 2017 yang dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta ini mengambil tema “Peningkatan Sinergitas Kelompok Kerja Informasi Geospasial Tematik (Pokja IGT) dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Target Kegiatan Kebijakan Satu Peta Tahun 2017”.

Pada Rakortek IGT Tahap I Tahun 2017 ini dilaksanakan juga penandatanganan kerja sama Kelompok Kerja (Pokja) IGT Kebencanaan antara BIG, Kementerian PUPR dan BMKG tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Terkait Rawan Banjir dan Prakiraan Daerah Potensi.  Kerja sama telah diinisiasi sejak tahun 2006 dan telah diperpanjang beberapa kali, untuk tahun 2017 Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku hingga tahun 2021. Kerja sama telah menghasilkan Peta Rawan Banjir untuk 191 Kabupaten/Kota dari target 317 Kabupaten/Kota. 

Pemetaan Rawan Banjir yang dilakukan oleh BIG, Kementerian PUPR dan BMKG menggunakan pendekatan Landskap Analisis yaitu pendekatan bentang alam atau bentuk permukaan bumi yang menggambarkan proses sejarah pembentukan sistem alaminya. Pendekatan landskap analisis menggunakan Peta Sistem Lahan dan Digital Elevation Model (DEM) sebagai tapisan awal untuk membedakan wilayah banjir dan wilayah tidak rawan banjir. Kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan batasan deliniasi bentuk lahan sehingga dihasilkan 3 tipe banjir yaitu Banjir Bandang, Banjir Sungai dan Banjir Pesisir.

Demi menyukseskan penyelenggaraan program KSP di tahun 2017, masih perlu ditingkatkan kerja sama yang lebih erat antara berbagai pihak, terutama Kemenko Perekonomian, BIG, Kantor Staf Presiden, serta Walidata IGT di 19 K/L yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) IGT dan Pemerintah Daerah khususnya Provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi.

 

Informasi lebih lanjut :

Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial (BIG)

Lien Rosalina (liensis2@gmail.com)