Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pemetaan Batas Wilayah untuk Penataan Wilayah Bukan Pembagian Kekuasaan

Kudus, Berita Geospasial – Pemetaan batas wilayah termasuk wilayah desa dan kelurahan menjadi akar pemetaan batas wilayah nasional.  Untuk itu Badan Informasi Geospasial sesuai dengan tugasnya melakukan pemetaan batas wilayah di berbagai daerah agar wilayah tersebut tertata dengan baik sehingga perencanaan pembangunan berjalan dengan baik pula.  Pemetaan batas wilayah merupakan upaya penataan wilayah bukan untuk mengkotak-kotakkan wilayah tersebut, apalagi untuk pembagian kekuasaan.

Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG dalam sambutannya yang dibacakan oleh Agus Makmuriyanto Staf Senior Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG dalam acara Temu Kerja Kerja Delineasi Batas Wilayah Desa/Kelurahan secara Kartometrik di Kabupaten Kudus pada Rabu 30 Agustus 2017 di Pendopo Kabupaten Kudus.  Agus menjelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan pemetaan batas desa/kelurahan ini dibiayai dengan APBN BIG melalui lelang yang termasuk dalam Paket 14 bersamaan dengan pemetaan wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Jepara.  “Tahun ini seluruh wilayah Jawa Tengah akan terpetakan batas desa dan kelurahannya, yang berjumlah sekitar 8.000 desa/kelurahan, ini merupakan 10% dari jumlah desa secara nasional”, ungkap Agus.

Temu Kerja yang diikuti lebih dari 200 peserta yang terdiri dari para Camat dan para Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Kudus tersebut dihadiri juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, para Asisten Pemerintah Kabupaten Kudus, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Pimpinan SKPD Pemkab Kudus.

Dalam sambutannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adi Sardono Murwanto, mengharapkan dengan adanya pemetaan batas wilayah ini oleh BIG dapat menyelesaikan masalah/konflik terkait data yang berbeda-beda, yang mengakibatkan ketidakpastian pengelolaan sumber daya alamnya. “Pemetaan batas hingga penegasan batas ini bukan hal yang ringan atau sepele, kegiatan ini sangat mendukung program One Data dan Kudus Ciber City.  Untuk itu dukungan dari teman-teman di desa/kelurahan sangat dibutuhkan oleh Tim BIG dalam menyelesaikan pemetaan batas wilayah ini. Selanjutnya pada tahun 2018 nanti, pihak desa yang harus menganggarkan untuk pembuatan tapal batasnya sebagai kegiatan demarkasi, sehingga batas wilayah dapat manjadi definitif dengan penerbitan Peraturan Bupati Kudus”, tambah Adi Sardono.

Selanjutnya adalah presentasi teknis Delineasi Batas wilayah Desa/Kelurahan secara Kartometrik oleh Agus Makmuryanto perwakilan Badan Informasi Geospasial.  Presentasi ini memberikan pemahaman pentingnya dilakukan kegiatan ini.  Agus menyampaikan bahwa batas wilayah suatu desa/kelurahan merupakan salah satu unsur dasar eksistensi suatu desa/kelurahan.  Disamping penduduk dan pemerintahannya, batas wilayah administrasi baik itu provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan maupun desa/kelurahan pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari luas wilayah daerah dimana di dalamnya mengandung makna keberadaan suatu wilayah. Batas wilayah selain penentu wilayah kerja administratif juga dapat berfungsi untuk mengetahui batas-batas ruang kegiatan pembangunan, batas pengelolaan kegiatan usaha dari suatu wilayah.  Oleh sebab itu dalam mewujudkan ketegasan batas wilayah di lapangan diperlukan pemetaan yang baik dan benar serta memenuhi aspek teknis dan disamping aspek yuridis.

Selain itu Agus juga menjelaskan bahwa keberadaan batas wilayah dalam memperkuat pemerintahan antara lain dibutuhkan untuk ketertiban administrasi dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam admisnistrasi kependudukan, administrasi pertanahan, administrasi penarikan pajak, blok sensus dan penataan ruang. Diharapkan dengan adanya kegiatan Deliniasi Batas Wiayah Desa/Kelurahan secara Kartometrik di Kabupaten Kudus ini akan dapat mensinergikan SKPD terkait batas wilayah, sehingga didapatkan data batas wilayah yang satu data dan dapat mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy dan dapat mengurangi konflik penguasaan lahan.

Agus menegaskan kembali kepada para hadirin bahwa dalam upaya penetapan dan penegasan batas wilayah desa/kelurahan itu bukan hanya mengkotak-kotakan wilayah melainkan untuk penataan batas wilayah kerja administratif pemerintahan desa/kelurahan dan untuk mempermudah koordinasi pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat desa/kelurahan di wilayahnya masing-masing. Koordinasi dan kerja sama antar desa/kelurahan mutlak diperlukan untuk mencapai kesepakatan guna menghindari adanya konflik. “Penegasan pada batas wilayah administrasi tidak akan menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat”, tegas Agus.

Pada Temu Kerja pada hari itu dilakukan juga penyerahan Peta Citra Wilayah Kabupaten Kudus dari BIG kepada Pemkab Kudus dan plakat dari Pemkab Kudus kepada BIG.  Acara ditutup dengan pembacaan jadwal kerja selama satu bulan di Kabupaten Kudus mendatang oleh  konsultan untuk melakukan kesepakatan batas wilayah yang dilakukan pada setiap kecamatan. Mudah-mudahan dengan Temu Kerja Delineasi Batas Wilayah Desa/Kelurahan secara Kartometrik di Kabupaten Kudus ini dapat terbangun pemahaman yang komperehensif dan integral serta senantiasa mengedapankan hakekat persatuan dan saling pengertian. (IP/TR)