Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Verifikasi dan Pembakuan Nama Pulau Wilayah Provinsi Riau, Merangkai Gasetir Kepulauan di Indonesia

Pekanbaru, Berita Geospasial BIG – Indonesia sebagai negara kepulauan dan anggota PBB harus memenuhi hak dan kewajiban Sesuai ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Sesuai ketentuan dalam Konvensi tersebut, Indonesia wajib mendepositkan pulau-pulau yang diklaim oleh suatu Negara Kepulauan ke Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (9) UNCLOS 1982.

Hingga saat ini pemerintah, yang dalam hal ini dimanatkan kepada Badan Informasi Geospasial, terus melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Pembakuan nama Pulau di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Riau.

BIG melalui Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PKLP), pada Kamis (6/7) menyelenggarakan Verifikasi dan Pembakuan Nama Pulau Provinsi Riau. Inventarisasi pulau dilakukan dengan interpretasi citra satelit tahun 2015. Kemudian dilakukan survei lapangan pada tanggal 9 – 24 Mei 2017. Verifikasi toponim diagendakan selama 3 (tiga) hari, tanggal 5 – 7 Juli 2017 di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Riau. Verifikasi dan Pembakuan Nama Pulau di Provinsi Riau dihadiri oleh Perwakilan dari Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Pusat Hidro Oseanografi TNI-AL, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten setempat.

Adapun penyelenggaraan Verifikasi dan Pembakuan Nama Pulau di Provinsi Riau menghasilkan 22 (dua puluh dua) titik yang telah disepakati oleh para peserta acara dengan rinciannya sebagai berikut: Kab. Rokan Hilir jumlah titik yang telah diverifikasi 12 titik, Kab. Pelalawan 1 titik, Kab. Bengkalis 2 titik, Kab. Indragiri Hulu 1 titik, Kab. Kampar 6 titik.

Berkesempatan hadir adalah Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG, Dodi Sukmayadi dan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Saharofi. Pada sambutannya, Ahmad Saharofi menuturkan apresiasi dan kehormatan karena telah diadakannya acara tersebut di Provinsi Riau. Ahmad Saharofi menuturkan Provinsi Riau telah tercatat memiliki 142 pulau yang bernama, namun jika 22 pulau yang telah disebutkan sebelumnya lolos verifikasi makan hal tersebut akan menjadi catatan tambahan bagi Provinnsi Riau terkait kepemilikan jumlah pulau.

“Kami merasa sangat terhormat karena terdapat acara verifikasi dan pembakuan nama pulau Provinsi Riau di Kota Pekanbaru. Kami berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan juga menghasilkan sebuah keputusan yang dapat menambah kekayaan gasetir kepulauan di Indonesia khususnya Provinsi Riau.” pungkas Ahmad Saharofi.

Selepas sambutan dari Ahmad Saharofi, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG, Dodi Sukmayadi memaparkan terkait pentingnya informasi geospasial dalam pembangunan Indonesia khususnya proses toponim suatu wilayah. Dalam pemaparannya, Dodi menyinggung soal beberapa penamaan wilayah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Beberapa penamaan wilayah telah menyalahi aturan. Sebagian besar menggunakan bahasa asing yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Mungkin para pengembang properti lebih tertarik menggunakan bahasa asing karena lebih komersil. Selain itu adapula yang menamai sebuah jalan raya dengan seseorang namun belum meninggal dunia. Berdasarkan aturan penamaan sebuah wiilayah, sebuah wilayah dapat diberi nama seseorang apabila orang tersebut sudah meninggal dunia setidaknya selama 5 tahun” jelas Dodi.

Pada 2012, Pemerintah Indonesia telah melaporkan sejumlah 13.466 pulau kepada PBB dalam konferensi PBB tentang Standardisasi Nama-nama Geografis di New York. Dalam RPJMN 2015 – 2019, Indonesia ditargetkan memiliki 17.466 pulau yang bernama dan berkoordinat pada tahun 2017. Namun hingga saat ini masih sekitar 16.189 pulau di Indonesia yang telah diverifikasi dan dibakukan namanya. Artinya, masih ada kekurangan 1.277 pulau dari target.

Pada tahun 2006 lalu, Pemerintah melalui Perpres Nomor 112 tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dengan terdiri dari berbagai Kementerian Lembaga terkait yang diantaranya BIG, Kemenko Kemaritiman, Kemendagri, KKP, Pushidrosal dan melibatkan Pemerintah Daerah. Akan tetapi pada 2016, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi resmi dibubarkan merujuk pada Perpres Nomor 116 tahun 2016 dan memberikan amanat penuh kepada BIG untuk melanjutkan tugas dan fungsi terkait Toponim suatu wilayah. Meskipun begitu, BIG bersama Kemendagri, Kemenko Kemaritiman, KKP, Pushidrosal telah berkonsolidasi dalam menjaga komitmen untuk mewujudkan data dan informasi yang akurat mengenai nama rupabum di seluruh wilayah NKRI.

Dengan terverifikasinya toponim pulau-pulau tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah setempat dapat melakukan tertib administrasi dalam pengelolaan pulau-pulau di Provinsi Riau dan dapat berkontribusi di dalam pembangunan nasional pada umumnya serta dapat memperkaya gasetir kepulauan di Indonesia. (RBL/ATM)