Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Sistem Informasi Geospasial Desa Memperkuat Proses Pembangunan di Provinsi Maluku

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu program dari sembilan nawacita yang menjadi agenda prioritas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan keberadaan peta desa. Peta desa merupakan infrastruktur pemerintahan desa yang akan menjadi dasar untuk membangun desa dan wilayah pedesaan. UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa menegaskan bahwa desa adalah ujung tombak pemerintahan terbawah yang memiliki otonomi mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam mendukung hal tersebut, pada hari Selasa, 23 Mei 2017 bertempat di Hotel Marina, Ambon, Badan Informasi Geospasial (BIG) mengadakan kegiatan diseminasi Terkait Informasi Geospasial (IG) dengan tema “Sistem Informasi Desa Berbasis Informasi Geospasial untuk Mendukung Pembangunan Provinsi Maluku”

Hadir mewakili kepala BIG, adalah Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD), Dody Sukmayadi. Dalam sambutannya pada acara diseminasi tersebut, Dodi menyampaikan bahwa, “Kegiatan diseminasi saat ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di Provinsi maluku, terutama yang terkait dengan pengembangan sistem informasi desa”. Dody Sukmayadi melanjutkan pada sambutannya, “Sebagaimana juga dikatakan oleh presiden kita bapak Jokowi, bahwa pembangunan nasional kita saat ini harus dimulai dari elemen yang terkecil,  elemen yang terkecil dalam hal ini adalah Pemerintahan Desa”. Untuk hal tersebutlah juga, maka pada kesempatan diseminasi saat ini, selain terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Provinsi Maluku, acara ini juga dihadiri oleh para Kelapa Desa dan Lurah yang berada di wilayah Kota Ambon.

Anggota dewan perwakilan Rakyat Komisi VII, Mercy Chriesty Barends menyampaikan “BIG merupakan salah satu mitra strategis DPR-RI, kegiatan ini bisa terlaksana dalam rangka sosialisasi One Map Policy (OMP) atau Kebijakan Satu Peta (KSP) yang berguna untuk pengembangan seluruh pelayanan pemerintahan pembangunan dan program-program Provinsi Maluku dan kabupaten/kota. Adapun KSP merupakan amanat dari pemerintah pusat melalui program dan mandatori yang disampaikan oleh presiden Jokowi”.

“Presiden menyatakan bahwa BIG menjadi leading sector untuk bisa mengkoordinasikan seluruh peta-peta yang berserakan di seluruh Kementerian/Lembaga. Keberadaan data-data ini akhirnya membuat banyak sekali persoalan gap sektoral kebijakan-kebijakan menjadi samar, parsial dan sporadis. Dan akhirnya yg terjadi adalah terjadi tumpang tindih kebijakan yang menyebabkan high cost program”, tutur Mercy Chriesty Barends.

Mewakili provinsi Maluku dan melakukan pembukaan acara diseminasi, Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Zeth Sahuburua yang menyampaikan bahwa Provinsi Maluku merupakan salahsatu daerah yang luar biasa, kondisi geograpisnya adalah berupa kepulauan. Berbagai potensi dimiliki Provinsi Maluku untuk dikembangkan, khususnya potensi sumberdaya dalam bidang kelautan. Berbagai potensi kelautan yang ada di Provinsi Maluku ini belum secara maksimal digunakan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Maluku, diharapkan penggunaan IG dalam mendukung pembangunan di Provinsi maluku bisa mempercepat terwujudnya tujuan dari pembangunan.

Pada kesempatan diseminasi di Provinsi Maluku ini, selepas pembukaan acara, BIG juga menyampaikan peta Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Kota Ambon kepada Wakil Gubernur Maluku, dan peta Rupa Bumi Indonesia wilayah Ambon kepada anggota dewan perwakilan rakyat dari komisi VII yang merupakan putra asli daerah Maluku.

Selain Deputi Bidang IGD BIG, hadir dan memberikan materi dari BIG pada kesempatan diseminasi kali ini adalah: Kepala Biro Perencanaan Kepegawaian dan Hukum (PKH) BIG, F.Wahyutomo, Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) BIG, Ida Herliningsih, dan Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW), Tri Patmasari, dimana masing-masing menyampaikan materi berupa kebijakan dan teknis yang terkait dengan pengembangan IG di Provinsi Maluku. Sementara mewakili dari Bappeda Provinsi Maluku, hadir sebagai pembicara adalah Johannes Lokollo yang menyampaikan paparan terkait berbagai perkembangan terkini pemanfaatan IG di Provinsi Maluku.

Pelaksanaan diseminasi yang dilakukan di hotel Marina Ambon ini berjalan dengan lancar dan disambut dengan antusias oleh para peserta yang mengikuti acara sejak pagi. Selain mendapatkan materi berupa kebijakan dan teknis tentang pelaksanaan informasi geospasial, peserta juga mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mendapatkan berbagai jenis produk BIG berupa peta RBI Ambon, Peta Provinsi Maluku,  peta NKRI, dan buku-buku terkait IG yang dibawa dan dipamerkan oleh tim promosi dari Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama (PPPKS) BIG. Diharapakan acara ini bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan pemanfaatan IG dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan strategis lainnya di daerah. (DA/LR)