Peraturan Perundang-Undangan Surta

BAKOSURTANAL
   
 
PP 57/2007 Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
PERPRES 103/2001 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
   
Keputusan Kepala BAKOSURTANAL No : OT.01.01/01-KA/I/2001 Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
   
Keputusan Kepala BAKOSURTANAL No : OT.01.01/03-KA/I/2002 Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor : OT.01.01/01-KA/I/2001  Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
   
Keputusan Kepala BAKOSURTANAL No : OT.01.01/02-KA/IV/2001 Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Geomatika Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
   
Keputusan Kepala BAKOSURTANAL No : OT.01.01/03-KA/IV/2001 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Survei dan Pemetaan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
   
Pengaturan Lebih Lanjut Organisasi dan Tata Kerja BAKOSURTANAL
  PETA
 
   
RUU IG
Naskah Akademik		 RUU IG (untuk DPR) dan Naskah Akademik
PERPRES 85/2007 Jaringan Data Spasial Nasional (english version)
Perpres 112/2006 Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
    > Pedoman Pembakuan Nama Rupabumi
    > UNGEGN ASEPSW
PP 10/2000 Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
PP 71/1951 Pembubaran "Raad en Directorium Voor Het Meeten Kaarteerwezeen" dan Pembentukan "Dewan Pengukuran dan Penggambaran Peta" dan Direktorium untuk Pengukuran dan Penggambaran Peta"
KEPPRES 248/1967 Penghapusan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta
   
   
  TATA RUANG
   
 
UU 26/2007 Penataan Ruang
PP 47/1997 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
PP 69/1996 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
KEPPRES 75/1993 Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional
KEPPRES 57/1989 Tim Koordinasi Tata Ruang Nasional
KEPPRES 79/1985 Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak