WILAYAH KEPULAUAN INDONESIA
Wilayah Negara Indonesia terletak pada pertemuan lempeng tektonik Asia, Australia, dan Asia Pasifik, sehingga sebagian besar wilayah ini merupakan jalur gempa bumi yang aktif. Iklimnya yang tropis pada sebagian besar wilayah memiliki curah hujan tahunan cukup tinggi (> 2000 mm), sehingga sering terjadi badai tropis. Disamping itu, topografinya didominasi pegunungan dengan lereng-lereng yang cukup terjal, meskipun juga terdapat kawasan dataran yang cukup luas. Dalam keadaan demikian, menjadikan kawasan ini rawan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunungapi, gelombang pasang (tsunami), tanah longsor, banjir, kekeringan dan kebakaran hutan.
Secara nasional, ketersediaan air di Indonesia mencapai 1.957 milyar meter kubik per tahun. Dari total ketersediaan air per tahun, sekitar 80 persen tersedia pada musim hujan yang berdurasi selama 5 bulan, sedangkan 20 persen lainnya tersedia pada musim kemarau dengan durasi selama 7 bulan. Pada musim hujan banyak air limpasan langsung atau menjadi aliran permukaan, antara lain dikondisikan oleh bentuk topografi, berkurangnya tutupan vegetasi lahan, dan juga berkurangnya daerah resapan akibat laju penggunaan lahan, Air yang mengalir langsung ini telah banyak menyimpang dari daur hidrologi asal yang bisa disebut sebagai kombinasi dari ‘sub-surface flow’ dan ‘surface flow’ menjadi ‘surface flow dominant’ tanpa pemanfaatan berarti.
Perubahan ini bahkan telah menjadi ancaman banjir rutin di beberapa wilayah serta ancaman kekeringan pada musim kemarau yang telah dirasakan di pulau Jawa. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air, kerusakan hutan dan daerah aliran sungai, serta in-konsistensi dalam penataan ruang merupakan beberapa penyebab banjir dan kekeringan yang memerlukan pemecahan secara terintegrasi.
Berbagai bencana terjadi secara silih berganti dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Akibatnya tiap tahun tercatat ribuan orang meninggal, ribuan orang luka-luka dan mengungsi dari tempat tinggalnya, serta banyak lagi kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana alam tersebut. Berbagai fasilitas umum dan hasil-hasil pembangunan yang dilakukan selama bertahun-tahun rusak dan musnah dalam sekejap, dan hal ini memerlukan biaya perbaikan yang tidak sedikit.
Untuk mencegah timbulnya korban dan kerugian yang lebih besar pada masa mendatang diperlukan suatu tindakan pencegahan/penanggulangan bencana alam. Kegiatan penanggulangan bencana alam yang selama ini dilakukan masih bersifat pada tindakan darurat, yaitu tindakan yang sifatnya sementara pada saat dan sesudah terjadinya suatu bencana. Tindakan ini berupa evakuasi korban, penyaluran bantuan dan kegiatan rehabilitasi. Sementara tindakan preventif yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana masih sangat jarang dilakukan. Padahal tindakan ini sangat penting dilakukan guna pencegahan terjadinya korban jiwa dan kerugian material pada saat terjadinya suatu bencana. Biaya yang diperlukan untuk persiapan ini akan jauh lebih murah dibandingkan dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana alam di suatu daerah bila tidak dilakukan upaya preventif.
Belum tersedianya data yang secara komprehensif menyajikan informasi-informasi kebencanaan merupakan suatu penghambat dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem basisdata berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) yang dapat memadukan data atau informasi berupa data spasial kebencanaan dalam bentuk peta dengan data numerik yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.
Data berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunungapi, gelombang pasang (tsunami), tanah longsor, banjir, kekeringan dan kebakaran hutan akan di himpun dalam suatu sistem informasi. Pada kegiatan saat ini kusus akan menghimpun basisdata rawan banjir serta sistem informasinya. Basisdata rawan banjir ini dibuat dengan menghimpun data rawan banjir yang berada di instansi-instansi terkait secara terpadu sehingga dapat dihasilkan informasi tentang daerah rawan banjir yang komprehensif, akurat dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Basisdata rawan banjir diharapkan mampu memberikan informasi peringatan dini (early warning system) kepada masyarakat mengenai daerah rawan banjir.
Sistem basisdata rawan bencana tersebut perlu ditingkatkan fungsinya menjadi sistem informasi rawan bencana terpadu, agar lebih mudah diakses bagi para pengguna dan pengambil keputusan.