BERITA SURTA
- Free OS map data to be available online
- Earthquakes can be predicted, says expert Ajit Patowary
- Pemerintah Menyiapkan Perppu Atasi Tumpang Tindih Lahan
Rilis Pers
- Peneliti ASEAN Memantau Laut dan Danau dari Angkasa
- Penyerahan Atlas Nasional Indonesia ke Pemerintah RI
- Memantau Dinamika Bumi Melalui Sinyal Gayaberat
- 16th ABLOS Seminar & Bussines Meeting
Indeks Bencana
» Home
Perkembangan Sistem Informasi Geografis dalam pemodelan obyek atau fenomena di bumi adalah dengan menggunakan object-oriented data model dimana obyek tersebut direpresentasikan sebagai obyek yang memiliki property, behavior dan hubungan dengan obyek lain. Beberapa keuntungan didapatkan dalam sistem ini seperti terintegrasinya data spasial dan atribut dalam satu sistem, akses dapat dilakukan secara bersamaan oleh banyak pengguna dan kecepatan dalam analisis data.
SELAMAT DATANG
di situs BAKOSURTANAL
BERITA SURTA
- Free OS map data to be available online
- Ordnance Survey (OS) map data will be available online free of cost to everybody from 2010. The move will allow people to interpret public statistics about crime, health and education by postcode, local authority or electoral boundary. Currently, the geographical data is only available free of charge to small scale developers. Opening it up is key to the success of government plans to free its data via data.gov.uk, say the site's creators. "Making all that data available doesn't...
- Earthquakes can be predicted, says expert Ajit Patowary
- Contrary to what a section of our experts has been claiming here, Japanese scientist Dr Shunji Murai, the present general secretary of the Asian Association of Remote Sensing (AARS) and a former president of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), claimed here today that earthquakes can be predicted. Dr Murai, who is also Professor Emeritus of the University of Tokyo was making a presentation on the geospatial technologies and its trends at a two-day workshop....
- Pemerintah Menyiapkan Perppu Atasi Tumpang Tindih Lahan
- Pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengatasi tumpang tindih tata ruang di daerah. Tumpang tindih itu termasuk ribuan hektar lahan konservasi, yang dikonservasi untuk peruntukan lain. "Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dimaksudkan untuk mengatasi persoalan tumpang tindih lahan di daerah yang tidak juga selesai," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada paparan program 100 hari Departemen Kehutanan di Jakarta, Senin (16/11)....
 |
 |